FAJARSULTRA.COM KENDARI,-Menindaklanjuti Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kota Kendari tanggal 18 Januari 2021 ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Sodoha Kota Kendari, Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Kendari Melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Aliansi Pedagang & Kelompok Nelayan (APKN) Kota Kendari serta sejumlah Dinas terkait. Jumat (12/03/2021).
Menurut Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Andi Sulolipu dalam RDP kali ini, pihaknya membahas mengenai tata pengelolaan TPI. Seperti, Penataan Parkiran, Penataan lapak, Persoalan sampah dan beberapa hal lainnya.
“Tadi kita bahas persoalan-persoalan yang ada di TPI. Seperti sampah terus tidak tertibnya masalah parkiran, terus pengelolaan lapak penjual dan yang terakhir tadi ada kita temukan pengakuan Aliansi ada oknum yang melakukan Pungutan Liar (Pungli),” katanya.
Menurutnya adapun hasil dari RDP, Pihaknya menyerahkan kepada Satpol PP Kota Kendari untuk melakukan koordinasi dengan UPTD TPI dan Dinas Perikanan mengenai penertiban Pengelolaan TPI Kendari.
“Hasil dari koordinasinya, kami tunggu di RDP dua minggu kedepan. Persoalan sampahnya tadi saya sampaikan kepada Kadis PU bahwa besok pagi semua sudah terangkut sampah itu,” terangnya.
“Kami juga mengapresiasi dinas PU Kota Kendari yang begitu merespon atas masukan-masukan yang kami sampaikan,” lanjutnya.
Selain itu katanya, DPR juga bakal melakukan pendalaman mengenai adanya dugaan oknum yang melakukan Pungli di TPI Kendari.
“Kami juga tunggu dari APKN siapa oknumnya jangan sampai hanya menunjuk tapi tidak ada orangnya. katanya inisialnya Il, kita akan minta Dinas Perikanan siapa Pak Il itu, nanti di RDP kita minta dihadirkan,” tuturnya.
Politisi PDIP ini menyampaikan bila langkah-langkah yang dilakukan pihaknya merajuk kepada hasil koordinasi Komisi II DPRD kendari dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan.
“Kami berusaha agar TPI Kendari lebih higienis dan steril sehingga PAD Kota Kendari bisa semakin meningkat. Selain itu bila TPI ini sudah terkelola dengan baik bantuan dari Kementerian pun bisa lebih mudah dan segera diturunkan ke Daerah,”tandasnya.
Sementara itu saat pelaksanaan RDP Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Sahabuddin memberi penekanan kepada DLHK Kota Kendari, bila menerima saran dan masukan dari DPR tidak subjektif dalam memberikan penilaian.
“Kita ini bekerja untuk rakyat bagaimana masyarakat bisa lebih nyaman dan sejahtera,” tandasnya.
Laporan: Asbar
