Fajarsultra.com Kendari,-World Press Freedom Day (WPFD) atau hari kebebasan pers dunia yang jatuh setiap 3 Mei turut diperingati Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kendari.
Di Indonesia, WPFD merupakan momentum yang tepat dalam menyuarakan kebebasan pers dan perlawanan terhadap segala bentuk impunitas atas berita.
Kasus kekerasan, intimidasi hingga hilangnya nyawa jurnalis menjadi sejarah buruk perjalanan bangsa Indonesia. Terlebih, beberapa kasus tak kunjung dituntaskan oleh aparat kepolisian. Kasus Udin misalnya. Wartawan Bernas yang meninggal karena berita. Hingga kini kasusnya belum juga diungkap siapa pelakunya.
Bagaimana di Sultra? Sama dengan daerah lainnya di Indonesia, peristiwa kekerasan terhadap jurnalis setiap tahun terjadi.
Di 2018 ini, kekerasan terhadap Jurnalis sudah ada tiga laporan yang masuk di AJI Kendari.
Berdasarkan data divisi Advokasi AJI Kendari La Ode Pandi Sartiman pada 5 Januari 2018 sekira pukul 00.30 Wita, jurnalis MNC Media Andi Lopes Eba dilarang meliput peristiwa penganiayaan jambret yang ditangani Polsek Murhum Kota Baubau.
Usai mengambil gambar video jambret yang babak belur diamuk massa, dia didatangi oleh anggota polisi bahwa ada perintah dari Kasat Reskrim Polres Baubau untuk tidak meliput kejadian tersebut.
Kedua, Muliyadi Azis, jurnalis media online di Kota Baubau Provinsi Sultra menerima tindakan intimidasi dan pelarangan liputan oleh Kasat Reskrim Polres Baubau AKP Haris Akhmad pada 22 Januari 2018.
Saat sedang melakukan peliputan kasus pembacokan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Baubau, Kasat Reskrim meminta wartawan tersebut untuk menghapus gambar video.
Terakhir, Rusman Edogawa, Jurnalis zonasultra.com. Ia menerima tindakan intimidasi dari aparat kepolisian saat meliput dua orang warga Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utarta (Kolut) yang tersengat listrik.
Foto yang diambil menggunakan gadget dihapus paksa oleh polisi wanita.
Ketiga kasus ini, melengkapi puluhan kasus kekerasan yang menimpa wartawan di Sultra dalam kurun waktu 2010 sampai 2017.
Di akhir tahun 2017, jurnalis di Muna mendapatkan tindakan kekerasan dari oknum pegawai RSUD Muna. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi.
Sayangnya, kasus yang sudah genap setahun ini, tak ada kejelasan dari Polres Muna.
Berdasarkan data kekerasan yang ditangani langsung AJI Kendari, kebanyakan kasusnya berupa ancaman verbal maupun non verbal dan kekerasan fisik yang terjadi di lapangan.
Ancaman verbal berupa penghinaan dan pelecehan profesi yang diucapkan oleh kalangan pejabat. AJI Kendari menilai hal ini karena ketidakpahaman pejabat tersebut terhadap profesi jurnalis.
Khusus ancaman kekerasan fisik, kerap menimpa jurnalis pada saat meliput bentrokan atau keributan. Dari beberapa kasus yang diadvokasi oleh AJI Kendari, demonstrasi yang berujung bentrokan kerap merembes terhadap kekerasan jurnalis. Pelakunya adalah aparat kepolisian yang bertugas di lapangan.
Selain itu, kekerasan yang dialami jurnalis di Sultra karena produk liputannya.
Olehnya itu di hari WPFD kali ini AJI Kendari kembali menyatakan sikap mengecam segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis baik verbal maupun non-verbal.
“Kapolda Sultra wajib menuntaskan seluruh kasus kekerasan terhadap jurnalis di Sultra. Jurnalis harus lebih profesional dan tunduk pada kode etik jurnalis serta Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” kata Ketua AJI Kendari Zainal A Ishaq
Sebagai informasi Hari kebebasan pers memiliki kesejarahan panjang. Pada 1993, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 3 Mei sebagai hari untuk memeringati prinsip dasar kemerdekaan pers, demi mengukur kebebasan pers di seluruh Internasional.
Sejak itu, 3 Mei diperingati demi memertahankan kebebasan media dari serangan atas independensi dan memberikan penghormatan kepada para jurnalis yang meninggal dalam menjalankan profesinya.
3 Mei juga menjadi hari untuk mendorong inisiatif publik untuk turut memerjuangkan kemerdekaan pers. Hari Kebebasan Pers Sedunia juga menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah untuk menghormati komitmennya terhadap kemerdekaan pers.
