Fajarsultra.com
Dinahkodai Andap Budhi Revianto Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mengintensifkan upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi melalui pendekatan pendidikan. Dalam rangka memperkuat upaya tersebut, Pemprov Sultra mengikuti rapat koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama jajaran pendidikan secara virtual, Selasa (6/2).
Gerakan budaya anti anti korupsi dibuktikan dengan adanya program Pendidikan Antikorupsi (PAK) untuk jenjang sekolah formal.
Dalam pertemuan ini, berbagai strategi dan langkah konkret dibahas untuk memperkuat pendidikan anti-korupsi di seluruh jenjang pendidikan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan untuk setiap kepala daerah mampu bekerjasama dengan KPK RI dan merumuskan program peningkatan kualitas SDM di daerah melalui upaya pembangunan integritas. Sehingga, menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai salah satu variabel penting pembangunan daerah.
“Mendorong penerapan kurikulim Pendidikan antikorupsi pada satuan satuan pendidikan serta membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas. Membangun kerjasama antara pemerintahan daerah dengan KPK, untuk menjadikan Pendidikan Antikorupsi sebagai gerakan masif di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota,” tegasnya.
“Selanjutnya, mendorong seluruh Kepala Dinas Pendidikan bersama dengan KPK untuk melakukan sosialisasi secara massif. Kemudian mengimplementasikan Strategi Nasional Pendidikan Antikorupsi sebagai acuan pada satuan Pendidikan di daerah,”tegasnya.
Usai mengikuti Rakor, Pj Gubernur Sultra langsung mengintruksikan Dinas Pendidikan agar melakukan langkah konkrit sesuai instruksi hasil rakor bersama Mendagri dan KPK. Bahkan diimbau kepada Kepala Dikbud Sultra agar melakukan kunjungan ke Pemprov DKI Jakarta melihat regulasi terkait Pendidikan Anti Korupsi sebagai bahan rujukan. Mengingat pendidikan anti-korupsi kepada para pelajar merupakan fondasi penting dalam membangun karakter dan integritas bangsa.
“Melalui pendidikan, kita dapat menciptakan generasi penerus yang berintegritas dan tidak terjerumus dalam praktek korupsi. Karena itu kepada Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah se Sultra agar membuat inovasi dalam memerangi korupsi di dunia pendidikan,”ungkapnya.
Ia pun mengajak untuk menghasilkan inovasi dalam bentuk program, sebagai contoh setiap sekolah membuat yel-yel anti korupsi atau kegiatan kantin kejujuran. “Kita juga perlu membuat proyek percontohan dan mengundang jaksa atau polisi untuk terlibat dalam kegiatan anti-korupsi di sekolah melalui sosialisasi maupun melakui penerapan kurikulum anti korupsi,” jelasnya.
Andap Budhi Revianto juga menekankan pentingnya pencegahan sebagai langkah awal dalam memerangi korupsi. “Harapan kita adalah menciptakan sistem yang baik sehingga korupsi bisa diminimalkan, bahkan dihilangkan di daerah kita. Di samping itu, penindakan juga menjadi fokus utama untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi,”ujarnya.
Lebih lanjut, Pj Gubernur Sultra menyoroti pentingnya membangun nilai-nilai integritas dan anti-korupsi di kalangan masyarakat, terutama melalui pendidikan. Dia menegaskan peran orang guru dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. “Kita harus belajar dari pengalaman untuk mencapai kinerja yang lebih baik, dengan menjunjung nilai jujur dan disiplin,”pungkasnya.
