FAJARSULTRA.COM KENDARI -Guna lebih meningkatkan kemampuan Pemerintah Daearah (Pemda), dalam bekerjasama baik antar sesama Daerah maupun Luar Negeri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Setda Sultra, menggelar rapat koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah se-Sultra tahun 2019. Kamis (04/07/2019).
Dalam sambutannya Gubernur Sultra, Ali Mazi yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sultra, Burhanuddin menjelaskan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
“Serta saling menguntungkan, kedudukan kerjasama daerah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dan itu di atur dalam peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah,” terangnya.
Menurutnya, permasalahan yang terdapat dalam kerjasama daerah adalah kurangnya promosi potensi daerah serta tidak adanya data base potensi daerah. Ia juga menjelaskan keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya, baik anggaran, SDM maupun sarana dan prasarana, menjadi salah satu faktor kurangnya optimaslisasi kerjasama antar daerah maupun luar negeri.
Ia menilai, sampai saat ini masih sangat sedikit Kepala Daerah yang komitmen terhadap kerjasama antar daerah. Sejumlah daerah pun bahkan belum membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD), dan masih kurangnya pemahaman aparatur Pemda tentang perangkat regulasi dan prosedur kerjasama daerah.
“Juga belum semua OPD mengkoordinasikan rencana kerjasama kepada Biro Kerjasama/bagian kerjasama (Sekertaris TKKSD), sebagai bentuk tertib administrasi dalam penyiapan data base kerjasama. Berdasarkan permasalahn tersebut bagi kabupaten/ kota yang belum membentuk TKKSD, segera membentuk,” harapnya.
Ia berharap, Pemda dapat menjadikan
kerjasama daerah sebagai sebuah prioritas guna membantu pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan kerjasama daerah. Serta berdedikasi dengan baik dan mencari solusi baik secara kualitas dan kuantitas.
“Semoga rapat ini dapat memberikan motivasi untuk pembangunan daerah, dalam pencapaian kerjasama daerah yg terencana, terintegrasi dan berkesinambungan,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Setda Sultra, Harmin Ramba mengungkapkan, terdapat tiga poin utama yang menjadi prioritas pihaknya dalam rapat tersebut. Ketiganya yakni terkait optimalisasi kerjasama antar daerah, Kerjasama luar negeri dan perjalanan dinas ke luar negeri.
“Setelah kita memaparkan tadi, mereka langsung paham bagaimana mekanisme Kerjasama luar negeri. Dan perjalanan dinas ke luar negeri dan optimalisasi kerjasama antar daerah,” ujarnya.
Harmin mengatakan, rapat Koordinasi Kerjasama tersebut sangat antusias diikuti dari 17 kabupaten/kota maupun OPD yang diundang.
Menurutnya, dengan adanya rakor pembahasan kerjasama antar daerah dan luar negeri, seluruh daerau maupun OPD dapat memahami mekanisme kerjasama antar daerah dan luar negeri.
“Oh, ternyata begini mekanisme kerjasama ke luar negeri, jalurnya seperti ini. Begitupun perjalanan dinas ke luar negeri, bagaimana izin dan tata cara mendapatkan rekomendasi dari Mendagri dan Mensekneg. Para peserta langsung mendapat pemahaman baru,” tutupnya.
