FAJARSULTRA.COM KENDARI,-Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendari menduga ada permainan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan (Bapenda) Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dalam pengelolaan retribusi.
Sebab, menurut ketua Komisi II DPRD Kendari, Andi Sulolipu setelah pihaknya melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bapenda Kendari mengenai retribusi parkir pasar basah Mandonga, ditemukan adanya kejanggalan.
“Pada saat kita melakukan RDP yang dilaksanakan oleh Wakil Ketua Komisi II Pak Sahabuddin dan para Anggota mengenai pengelolaan Pasar Basah Mandonga ini dengan Pengelola Pasar dan Perintah Kota Kendari dalam hal ini Bapenda kami menemukan kejanggalan dimana pihak pengelola dalam hal ini PT Kurnia mengatakan bahwa ada uang retribusi parkir sebesar 2,7 juta perbulan yang disetor ke Rekening Bapenda setiap bulannya, tetapi Bapenda tidak mengetahui hal tersebut, ini kan aneh,” katanya. Senin (19/2020).
Tetapi kata dia, nanti seminggu setelah RDP barulah Bapenda mengakui adanya pemasukan dari Pengelola Pasar Mandonga Kendari.
“Nah baru kemarin kepala Bapenda mengklarifikasi bahwa memang ada masuk dana itu ke rekening pemerintah tetapi bukan dalam bentuk retribusi tetapi pajak. Kemarin waktu RDP tidak mengetahui kenapa nanti sekarang baru ada setelah teman-teman DPR itu menginvestigasi turun ke lapangan dan mendapatkan bukti-bukti penyetoran,” terangnya.
Dari kejadian ini pihaknya semakin mengindikasikan pengelolaan Retribusi oleh Bapenda masih tidak becus, dan besar dugaan adanya permainan yang dilakukan.
“Seharusnya persoalan retribusi ini terdata base dengan baik, Ini juga menjadi pertanyaan bagi kami bagaimana sih sebenarnya pendataan administrasi dan keuangan yang ada di OPD-OPD khususnya dalam hal yang menyangkut dengan sumber PAD,” terangnya.
“Apalagi sampai saat ini sumber PAD kita apalagi yang berhubungan dengan pihak ke tiga tidak terpublikasi dengan baik. Kita harus mengetahui karena kita ada namanya fungsi budgeting fungsi anggaran di mana sih sumber-sumber pendapatan sehingga perekonomian perputaran keuangan daerah lebih bisa kita optimalkan dalam rangka untuk membantu peningkatan PAD kita ke depan,” lanjutnya.
Olehnya otu pihaknya bakal melakukan RDP kembali dengan Bapenda Kota Kendari dalam hal persoalan tersebut.
“Ada kecurigaan dari teman-teman DPR bahwa ketidaktransparan dari setiap pengelolaan pengelolaan yang melibatkan pihak ketiga ini memungkinkan adanya dugaan permainan, olehnya itu kami akan menggelar RDP kembali,” tandasnya.
