FAJARSULTRA.COM KENDARI,-Pengurus PODSI Muna membantah pernyataan Pernyataan Ketua Harian PODSI Sultra demisoner di beberapa media yang menyatakan bahwa PODSI Sultra tidak menutupi pelaksanaan Musprov PODSI Sultra .
Menurut sekretaris PODSI Muna, La Ode Sairuddin menyatakan bahwa undangan musyawarah yang didapatkannya bukan berasal dari PODSI Sultra akan tetapi diterima dari salah seorang atlet Kabupaten Muna.
“Saya meminta tolong kepada sang atlet tersebut yang bekerja di Dispora Sultra agar mencarikan undangan tersebut, karena kami sudah mendengar desas desus bahwa akan dilaksanakan Musprov. Jadi kami mendapatkan undangan tersebut, bukan karena inisiatif mereka, tapi karena keingintahuan kami,” katanya melalui rilis. Saptu (19/09/2020)
Dibeberkan, undangan Musprov ditanda tangani oleh Ketua Umum PODSI Sultra tanggal 3 September 2020 terdapat jeda sekitar 6 hari dari waktu pelaksanaan, sehingga sagat tidak mungkin bila PODSI Sultra berdalih memiliki keterbatasan waktu untuk membagikan undangan.
Selain itu, La Ode Sairuddin yang akrab dipanggil Epi, menyatakan bahwa PODSI Sultra telah memiliki grup Whatsapp sejak pelaksanaan Porprov yang lalu. sehingga kalaupun PODSI Sultra serius untuk mengundang bisa menyampaikan terlebih dahulu melalu Grup WA itu.
“Membagikan undangan dan menggemakan Musprov ini sesungguhnya bukan hal yang sulit. Setelah kami menerima undangan ini, dari salah seorang atlet tersebut, kami juga teruskan kepada pengurus PODSI Buton Utara yang juga mengaku belum menerima undangan, padahal sudah ada beberapa pengurus PODSI Sultra yang menelponnya berkaitan dengan arah dukungan di Musprov nanti,” bebernya.
“Tapi mungkin karena arah dukungan PODSI Buton Utara tidak kepada mereka, akhirnya masalah undangan dilupakan. Sedangkan PODSI Muna memang sejak jauh-jauh hari sudah menyatakan diberbagai kesempatan bahwa menginginkan ada pergantian nahkoda dayung, agar dayung Sultra maju secara prestasi maupun organisasi. Jadi masalah ini, nanti pemerhati olahraga dayung dan masyarakat Sultra umumnya yang akan menilainya,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua PODSI Kabupaten Muna, Herman Harun menuturkan bahwa kepengurusan PODSI Sutra tahun 2016 – 2020 memang berangkat dari ketidak jujuran.
“Pada Musprov PODSI Sultra tahun 2016 yang lalu, yang memilih secara aklamasi Bapak Abdul Rahman Saleh, juga terpilih saya dan Bapak Arifin L. Godo sebagai formatur yang akan membantu ketua terpilih menyusun kepengurusan Pengprov PODSI Sultra tahun 2016 – 2020. Dalam perjalanannya, kami berdua tidak dilibatkan yang seharusnya mutlak untuk itu,” katanya.
“Jadi kalau ada tanda tangan kami berdua dengan Pak Arifin Godo pada saat pengajuan kepengurusan PODSI Sultra Tahun 2016 – 2020 di PB PODSI, maka kami pastikan itu adalah palsu. Jadi kami berharap, PB. PODSI menginvestigasi tindakan tak terpuji tersebut dan kalau terbukti, okunumnya harus diberi hukuman,” sambungnya.
Ditambahkan, dalam kepengurusan PODSI Sultra tahun 2016–2020, malah masih muncul nama bendahara PODSI Sultra periode 2012 – 2016 dan menduduki posisi koordinator bidang perlombaan dan perwasitan, padahal yang bersangkutan menghilang pada saat tak tentu Musprov tersebut.
“Sehingga hal ini, menjadi alasan untuk menghilangkan agenda Laporan Pertanggungjawaban. Ini sungguh suatu hal yang miris, sebab seharusnya oknum bersangkutan harus mendapatkan sanksi organisasi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Herman Harun yang lebih dari separuh hidupnya diabdikan untuk olahraga dayung, baik itu sebagai atlet, pelatih dan pengurus mengemukakan bahwa apa yang dikatakan oleh Juli Wahyudin tentang keterlibatannya sebagai pelatih dalam PON Riau dan PON Jabar adalah tidak benar.
“Di PON Riau, saya pada waktu itu adalah pelatih di pelatnas dan tidak terlalu terlibat langsung melatih atlet. Sedangkan di PON Jabar, saya tidak terlibat sama sekali. Namun hasil apapun yang dicapai dalam sebuah kejuaraan, ketua umum sebagai nahkoda seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya. Tidak boleh melemparkannya kepada siapapun termasuk menyalahkan pelatih,” terangnya.
“Saya apresiasi yang tinggi kepada Bapak Abdul Rahman Saleh. Beliau begitu bersemangat mengikuti Musprov yang baru lalu. Langsung menjadi pimpinan sidang sementara, padahal seharusnya itu adalah tugas stering comitte. Entah mengapa pimpinan sidang sementara langsung dipimpin oleh Ketua Umum dan Ketua Harian dan para peserta musyawarah tidak menyadari itu termasuk saya. Padahal waktu Musprov untuk maju pada periode kedua, pak ARS langsung meninggalkan arena setelah acara pembukaan dan nanti kembali lagi pada saat agenda pencalonan,” terangnya.
Namun apapun itu lanjut Herman Harun dengan hasil Musyawarah PODSI Sultra yang berakhir tanpa pemenang memperlihatkan bahwa ARS telah gagal yang membuat PODSI Sultra terbelah dua.
“Pengkab PODSI yang selama ini telah banyak menyumbang atlet untuk Sultra maupun nasional yakni Buton Utara, Muna, Konawe Selatan, Kolaka, Konawe Utara dan Kolaka Utara telah membuat pernyataan menolak kepemimpinan kembali ARS untuk ketiga kalinya di PODSI Sultra dan kami berharap ARS secara legowo mundur dari pencalonan sebagai ketua umum, guna kemajuan olahraga dayung Sultra,” ucapnya.
“Seandainya tidak ada Pengkab baru yang selama ini belum pernah berpartisipasi dalam kegiatan dayung Sultra termasuk Porprov serta Kejurda yang lalu dan tiba–tiba memiliki kepengurusan menjelang MUSPROV sehingga memiliki hak suara, maka dipastikan ARS kalah dalam Musprov tersebut,” tandasnya.
