Lelang Blok Matarape Dibatalkan, Aman Center Apresiasi Langkah Kementerian ESDM
FAJARSULTRA.COM KENDARI,-Aman Center mengapresiasi langkah kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah membatalkan penawaran lelang KDI, yang akan dilakukan panitia lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Matarape.
“Kita harus apresiasi keputusan yang diambil oleh kementrian ESDM, keputusan yang menghepikan masyakat Sultra dan perlu diapresiasi,” kata ketua Aman Center Rahmat Apiti. Kamis (02/08/2019).
Menurutnya saat ini kondisi pertambangan disultra sangat memprihatinkan, olehnya itu yang harus dilakukan kedepan menata pertambangan dengan melaukan evaluasi adminitrasi dan lapangan dalam berbagai aspek
“Sehingga tidak menjadi “hama” dimasyarakat pertambangan,” sebutnya.
Dibeberkan, dengan terbitnya pembatalan lelang blok tambang Matarappe dan Suasua mengindikasikan beberapa hal. Pertama, ada informasi yang asal bapak senang (ABS) yang diberikan oleh dinas pertambangan Sultra terhadap kementrian EsDM sehingga diberikan informasi lain oleh publik maka kementrian membatalkan.
“Kedua, Ada broker tambang yang bermain sehingga berbagai cara digunakan untuk meyakinkan pengambil kebijakan namun permainan para broker ini tercium oleh ORI dan KPK sehingga pihak kementrian tidak mau mengambil resiko hukum. Ketiga, dari sisi perencanaan tidak matang sehingga prosesnya amburadul karena mengejar upeti, cara ini juga terlumpuhkan karena beresiko pada ranah hukum. Keempat, KPK dan ORI mengingatkan baik secara informal maupun formal agar membatalkan hal ini,” sambungnya.
Olehnya itu, Pihaknya mengingatkan kepada Dinas Pertambangan Sultra untuk tidak mengobral Izin dalam situasi transisi pemerintahan.
“Aman Center menerima banyak laporan kalau dinas pertambangan Sultra memanfaatkan situasi saat ini dengan mengobral ijin, ada oknum di dinas yang memanfaatkan situasi ini utuk mengumpulkan pundi pundi melalui obral ijin,” ungkapnya.
“Urusan tambang sangat “seksi” namun sangat beresiko secara hukum bila tidak hati hati ” jangan menjadi mafia perijinan bila tidak mau bermasalah secara hukum jadi yang tepat saat ini adalah menata kondisi lingkungan pertambangan bukan melakukan lelang blom pertambangan,” tandasnya
